Posts

RI-Australia Genjot Pelaksanaan IA-CEPA dalam 100 Hari

  Indonesia   dan  Australia   akan menggenjot pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas IA-CEPA dalam waktu 100 hari.  Rencana percepatan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin (10/2) pagi.  Best Profit Jokowi mengatakan percepatan pelaksanaan tersebut salah satunya akan dilakukan dengan melaksanakan Australia Business Week yang dipimpin Menteri perdagangan Australia di Indonesia. Selain itu, percepatan juga akan dilaksanakan dengan kunjungan sejumlah perusahaan besar Australia ke Indonesia dan kerja sama pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia oleh Australia.  Bestprofit "Tadi sudah disampaikan Perdana Menteri Scott Morisson mengenai akan dibukanya Monash University di Indonesia," katanya  dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (10/2). Indonesia dan Australia meneken kesepakatan perdagangan bebas IA-CEPA pada Maret 2019 lalu. Perjanjian ini akan menghilangkan...

Sektor Pertanian Dorong IHSG Menguat ke 5.978

Indeks   Harga  Saham   Gabungan ( IHSG ) berada di posisi  5.978 pada Rabu (5/2). Posisi tersebut menguat 0,95 persen dibanding Selasa (4/2).  Best Profit RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp7,26 triliun dengan volume 6,16 miliar saham. Pelaku pasar asing tercatat beli bersih atau  net buy  di seluruh pasar sebesar Rp557,61 miliar.  Bestprofit Pada penutupan kali ini, 224 saham bergerak menguat, 173 turun, dan 153 lainnya tidak bergerak. Di sisi lain, mayoritas indeks sektoral menguat dipimpin oleh sektor agrikultur sebesar 3,87 persen.  PT Bestprofit Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pukul 16.11 WIB terpantau menguat tipis 0,16 persen ke level Rp13.688 per dolar AS. Sejak pagi, rupiah bergerak dalam rentang Rp13.675 - Rp13.733 per dolar AS. Sementara, bursa di Asia kompak menguat. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Kospi Index di Korea Selatan naik 0,36 persen. Sementara, Nikkei225 di Jepang melesat 1,02 pe...

Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Buat Pajak Rp86 T Hilang

Menteri Keuangan   Sri Mulyani   mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU)   Omnibus Law   Perpajakan berpotensi mengurangi pendapatan perpajakan. Proyeksinya, jika aturan tersebut berlaku, penerimaan perpajakan bisa berkurang Rp85 triliun-Rp86 triliun.  Best Profit Penurunan jumlah pendapatan tersebut terjadi akibat kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sebesar 25 persen menjadi 20 persen yang diberlakukan dalam aturan tersebut. Dengan kebijakan tersebut nantinya  PPh Badan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021. Lalu, menjadi 20 persen pada 2023.  Bestprofit "Kami sudah hitung dampak langsung, kalau pajak dikurangi ada Rp85 triliun-Rp86 triliun pendapatan yang tidak akan masuk," katanya, Rabu (5/2). Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku telah mengantisipasi potensi penurunan pendapatan tersebut. Antisipasi dilakukan dengan meningkatkan  tax collection  (kepatuhan perpajakan) y...

PM Inggris Tanggapi Perjanjian Dagang Uni Eropa Usai Brexit

Perdana Menteri  Boris Johnson  menyikapi negosiasi perjanjian dagang usai  Brexit   dengan Uni Eropa. Menurutnya, Inggris tidak perlu mengikuti berbagai aturan UE untuk mencapai kesepakatan perdagangan.  Best Profit Dilansir dari  AFP,  dalam pidatonya Johnson mengatakan ia akan mencari perjanjian pragmatis. Perdana menteri Inggris itu mencatat bahwa Inggris telah membahas dengan Brussel sebelum resmi 'bercerai'. Kedua negara ini memiliki opsi kesepakatan perdagangan yang membuka pasar dan menghindari peraturan UE.  Bestprofit "Tidak perlu perjanjian perdagangan bebas untuk melibatkan penerimaan peraturan UE tentang kebijakan persaingan, subsidi, perlindungan sosial, lingkungan, atau hal serupa lainnya," ujar Johson. Dia mengungkapkan Inggris akan mempertahankan standar tertinggi di bidang tersebut daripada Uni Eropa. Johnson juga menegaskan, jika perjanjian yang akan ditawarkan mirip dengan yang baru-baru ini dilakukan Uni Eropa dengan Kanada...

Harga Cabai Buat Inflasi Januari Naik Jadi 0,39 Persen

Badan Pusat Statistik ( BPS ) menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan harga atau   inflasi   0,39 persen secara bulanan ( month-to-month /mtm) pada Januari 2020. Angka ini meningkat dari Desember 2019 sebesar 0,34 persen, namun lebih rendah dari Januari 2019 sebesar 0,32 persen.  Best Profit Sementara inflasi secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) sebesar 0,39 persen dan secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 2,68 persen pada Januari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen. Kelompok ini memberi andil ke inflasi nasional sebesar 0,41 persen.  Bestprofit "Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, ikan segar, minyak goreng, beras, dan rokok," ungkap Suhariyanto, Senin (3/2). Kemudian, kelompok dengan inflasi tertinggi kedua merupakan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46 persen. Lalu, kelompok kesehatan mengal...

Politikus PKS Usulkan Pemerintahan Jokowi Ekspor Ganja

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Rafli mengusulkan Pemerintahan Jokowi untuk melegalkan tanaman  ganja   sebagai komoditas  ekspor . Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menyampaikan kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja, Kamis (30/1).  Best Profit Menurut Rafli, ganja menjadi potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.   Bestprofit "Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.  Politikus dari daerah asal pemilihan Aceh itu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri.   PT Bestprofit Bahkan dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya. Misalnya, mencarikan lahan jika diperlukan.   "Jadi ganja ini adalah konspirasi global, dibuat ganja nomor 1 bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian. ...

Setelah Infrastruktur, Jokowi Bakal Gemukkan Anggaran Riset

 Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengaku akan menggeser alokasi dana pembangunan ke  riset  bila  infrastruktur   rampung. Hal ini dilakukan mengingat masih tertinggalnya dana riset di RI dibandingkan negara-negara lain.  Best Profit "Begitu infrastruktur selesai, tak geser anggaran infrastruktur masuk ke sini (riset). Kita harus mempersiapkan ini untuk masa depan bangsa," ujar Jokowi, Kamis (30/1).   Bestprofit Pun demikian, Jokowi menyelipkan pesan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro untuk mengkonsolidasikan seluruh anggaran riset untuk pengembangan riset. Sehingga, riset bisa mendukung program hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.   PT Bestprofit Apalagi, Jokowi melanjutkan anggaran riset dari seluruh kementerian dan lembaga jika digabungkan mencapai Rp27 triliun.  "Jangan sampai riset hanya jadi laporan dan ditaruh di lemari. Rp27,1 triliun ini uang gede, kalau bisa dikonsolidasikan...