Freeport Minta Kelonggaran Pembangunan Smelter

 PT Freeport Indonesia meminta kelonggaran target penyelesaian pembangunan smelter karena pandemi virus corona. Target awal pembangunan smelter rampung pada 2023 akhir. Best Profit

Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi menyebut progres smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini baru mencapai 5,86 persen dari target 10,5 persen. Sehingga, dia meminta kelonggaran setahun hingga 2024. Bestprofit

Jenpino menyebut kontraktor menyatakan tidak sanggup jika harus dipaksakan selesai pada Desember 2023 karena sudah 6 bulan proyek tertunda. Kendala lainnya, belum semua vendor menawarkan harga final kepada Freeport akibat dampak dari pembatasan di negara asal vendor.

"Dari sisi waktu akibat penundaan covid-19 sudah berjalan kurang lebih 6 bulan penundaan. Sehingga apabila dipaksakan pada akhir 2023, EPC Contractor menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan, sehingga dibutuhkan revisi jadwal yang baru," katanya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/8). PT Bestprofit

Namun, permintaan Jenpino tak ditanggapi baik oleh DPR RI.

Anggota dari fraksi partai Golkar Rudy Mas'ud menyatakan tak seharusnya pandemi menjadi alasan molornya smelter Freeport. Ia menilai Freeport tak bisa mengambil keputusan sepihak karena kepemilikan perusahaan menyangkut berbagai pihak dari pemerintah, asing, hingga Pemda. 

PT Bestprofit Futures

"Saya berharap covid-19 bukan jadi alasan hambatan pembangunan smelter Freeport. Tidak gentlemen sekali, ini bukan perjanjian antara Freeport tapi multilateral," ucapnya.Jika terus ditunda, ia juga khawatir pencemaran alam di Papua akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat sekitar.

Senada, anggota komisi VII dari fraksi partai Nasdem Rico Sia mempertanyakan kepentingan tersebut. Ia menduga ada pihak lain yang menginginkan penundaan smelter, sebab dengan penundaan selama setahun kerugian paling besar akan ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya Freeport mengambil pinjaman senilai US$2,8 miliar setara Rp32,9 triliun (mengacu kurs Rp14 ribu) untuk membiayai pembangunan smelter di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik. Sebab, proyek fasilitas pemurnian membutuhkan investasi sebesar US$3 miliar."Kalau begitu (porsi pembangunan ditanggung bersama), tidak boleh diundur ke 2024, karena akan sangat merugikan Indonesia apalagi ada pinjaman yang begitu besar," katanya.

Ramai ditolak, RDP yang dipimpin oleh Eddy Soeparno tersebut akhirnya dijadwal ulang dalam waktu yang belum ditentukan.